FIF GROUP RAIH PENGHARGAAN INVESTPR AWARD 2019

PT Federal International Finance atau FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan, berhasil meraih penghargaan yang diberikan oleh Majalah Investor. Bertempat di Balai Kartini – Mawar Ballroom, Jakarta (12/19).

Majalah Investor kembali akan memberikan penghargaan Tokoh Financial Indonesia terbaik kepada para CEO terbaik di industri keuangan yang dinilai mempunyai kontribusi penting pada industri yang digeluti perusahaan tersebut dan layak menjadi panutan di tengah tantangan global dan percepatan teknologi yang semakin canggih. Selain itu penghargaan juga diberikan untuk perusahaan BUMN terbaik, Multifinance terbaik, Sekuritas terbaik, dan Obligasi terbaik terhadap kinerja perusahaan tersebut. Penyelenggaraan penghargaan ini merupakan yang ke-16 diadakan secara rutin oleh Majalah Investor.

Pada kesempatan berbahagia ini, FIFGROUP berhasil mendapatkan penghargaan Multifinance Terbaik 2019 dengan kategori Aset di Atas 10 Triliun dan Obligasi Terbaik 2019 dengan kategori Korporasi Financial dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap V Tahun 2019 Seri B. Penghargaan ini diterima langsung oleh Chief Of Corporate Communication and CSR Yulian Warman. Yulian Warman menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pengharagaan ini. “Kami sangat bahagia karena FIFGROUP dapat meraih m penghargaan dari Majalah Investor yaitu Multifinance Terbaik 2019. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membesarkan FIFGROUP, terutama kepada konsumen dan masyarakat yang selalu mempercayai produk dari FIFGROUP,” kata Yulian Warman.

Tentang FIF

PT Federal International Finance merupakan anak perusahaan Grup Astra yang bergerak di bidang usaha pembiayaan ritel khusus sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor Tbk., anak perusahaan PT Astra International Tbk.

Tepat 1 Mei 2013 Perseroan melakukan proses rebranding dengan meluncurkan new identity berupa logo baru berbentuk sidik jari dan penyebutan nama perseroan menjadi FIFGROUP yang merupakan grup manajemen dari FIFASTRA untuk pembiayaan sepeda motor, SPEKTRA untuk pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga, DANASTRA melayani pembiayaan multiguna dan AMITRA yang melayani pembiayaan syariah. FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan sepeda motor dan elektronik terbesar di Indonesia dengan 230 kantor cabang, 416 Point of Service (POS), dan lebih dari 1000 kios.

 

RETORIS UNTUK TERORIS BUMIPUTERA 1912

Bom telah meledak 21/10/2016 di Bumiputera.
Begitu keras nan membising
Meluluh-lantakkan segalanya
Menghujam nurani tak berdosa. Bumiputera terbelah dua, Satu bagian menjadi PT dengan aset , portofolio,IT, SDM menjadi milik orang lain,
Satu bagian lagi manajemen di nonaktifkan , karyawan,agen semua diteror akan dipidanakan .

Pemegang polis Bumiputera tersakiti kembali .Di saat negara ini sibuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, OJK mengatas namakan penyehatan membentuk” Pengelola Statuter” untuk Bumiputera justru menebar bom membunuh penggiat ekonomi kerakyatan.
Inikah corak ketidakadilan!
Ataukah dilema neokapitalis..?

Berdasarkan UUD 45, Bukankah perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama, berazaskan kekeluargaan,?
Bukankah pemerintah harus patuh hukum dan melindungi rakyatnya ? Namun putusan MK untuk membuat UU mutual tak pernah di buat pemerintah.

Pemegang polis adalah rakyat jelata yang terluka ,Mereka yang tak tahu
Mereka yang jadi korban
Semuanya pasrah terdiam tak bisa berkata,meski klaim yg menjadi haknya tak jelas kapan dibayar.

BPA dan BOD yg ikut memainkan orkestra korupsi jamaah bagaikan virus kanker ganas di Bumiputera .
Merekalah yang tak pernah belajar dan menghargai para pejuang ekonomi kerakyatan yang di perjuangkan para pendiri Bumiputera.
Pikiran nya picik ,tak punya hati nurani semuanya dihitung ditilep dengan kalkulator, berkuasa semaunya seperti investor.

Entah apa mau mereka
Membuat puing-puing kerusakan di Bumiputera.?
Melampiaskan nafsu serakah bengal
Atau hanya sebuah konspirasi?

Bumiputera adalah lambang ekonomi kerakyatan merah putih . Saling membantu sesama sebagai falsafah gotong royong .Menjunjung tinggi persatuan , persaudaraan dan
Mengabdi lebih dari 1Abad demi kemajuan ekonomi kerakyatan
Indonesia .

Kawan, mari suarakan kemerdekaan untuk Bumiputera. sisingkan lengan
Untuk melawan teror di Bumiputera.

Saatnya 7 juta Pempol berteriak, di era industri 4.0 Indonesia.

Kami tidak peduli alasan pembenaran mafia – mafia berkuasa di Bumiputera. Kami Pempol Bumiputera adalah rakyat kecil yang tak pernah takut teror koruptor ! Kekuasaan tidak ada yang kekal, kelak semuanya harus dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Sejarah akan mencatat, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.

Salam “save Bumiputera.” (Jaka Irwanta)

SUSI BERPELUANG BESAR JADI DIRUT GARUDA

‘Cuci gudang’ di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin dipercepat dengan kasus yang menimpa Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara yang dipecat, karena dugaan kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Terkait ini,  dua eks Menteri di Kabinet Joko Widodo periode 2014-2019 disebut-sebut bakal punya kans besar memimpin BUMN. Mereka adalah Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti.

Kabarnya Jonan lebih berpeluang menjadi Direktur Utama di Pelindo, sedangkan Susi Pudjiastuti diplot jadi Dirut Garuda yang ditinggalkan Ari Askhara.

Susi yang memiliki Perusahaan Susi Airlines, dianggap punya pengalaman di bisnis dirgantara.

Begitu juga Jonan yang sukses membenahi PT Kereta Api Indonesia (KAI), dinilai tak akan kesulitan memimpin Pelindo.

Sementara itu, Dirut Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara telah dipecat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Hal ini disebabkan oleh kisruh penyelundupan onderdil motor Harley Davidson keluaran 1972 serta dua sepeda Brompton.

Ari Askhara ternyata baru satu tahun menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia, dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 September 2018.

Ari Askhara dipilih menjadi Dirut Garuda Indonesia menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang telah menjabat sejak 2017.

Pria kelahiran 13 Oktober 1971 ini sebelumnya menjabat sebagai Dirut Pelindo III pada Mei 2017.

Ari Askhara bisa disebut cukup berpengalaman lantaran ia beberapa kali mengisi jajaran direksi BUMN.

Sebelum di Pelindo II, Ari Askhara pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan operatur pelabuhan pada 2014.

Namun, jabatan itu hanya ia emban selama tujuh bulan hingga Desember 2014.

Selama jeda dari 2014 ke 2017, Ari Askhara tetap berada di jajaran BUMN.

Nama Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan diperkirakan bakal menyusul jejak Ahok BTP jadi Bos BUMN.

Kini, karier Ari Askhara di Garuda Indonesia terpaksa berhenti sejak tindakan dugaan penyelundupan yang ia lakukan.

“Dengan itu, saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini kami, karena Garuda adalah perusahaan publik, akan ada prosedur lainnya,” kata Erick Thohir dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Erick Thohir menyebut Ari Askhara sudah melakukan instruksi untuk mencari motor Harley Davidson klasik tahun 1972 sejak 2018.

Bahkan Ari Askhara disebut sudah transfer dana ke rekening pribadi finance manager Garuda Indonesia berinisial IJ di Amsterdam Belanda.

Kini, setelah posisi itu kosong lagi, imbasnya adalah diperlukan segera pengganti yang mumpuni untuk meneruskan perusahaan aviasi pelat negara tersebut.

Kementerian BUMN belum menunjuk siapa yang akan menggantikan Ari Askhara.

Ternyata, sudah ada dua nama kuat yang berasal dari jejeran Menteri semenjak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Satu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti, yang sudah memiliki track record mengagumkan di dunia penerbangan dan perhubungan.

Susi Pudjiastuti yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan di era Jokowi 1 (2014-2019) dikenal dengan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal.

Nama yang kedua, adalah Mantan Menteri Perhubungan periode 2014-2016 dan Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia periode 2016-2019, Ignasius Jonan.

Sebetulnya, nama mereka berdua mencuat setelah Ahok terpilih sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, tetapi sampai saat ini kabar itu hilang.

Barulah setelah pemecatan Ari Askhara, nama mereka berdua menguat lagi.

Namun dilansir dari kompas.com, Erick Thohir mengaku belum mendengar kabar jika Jonan akan menjabat di salah satu BUMN.

“Saya tidak komen karena belum pernah dengar, nanti takut salah. Mungkin media yang berasumsi kali. Saya tidak bisa jawab kalau belum pernah dengar, nanti salah,” ujar Erick saat acara Rapimnas Kadin 2019, Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11/2019).

Kendati demikian, ia menilai sosok Jonan memiliki kapabilitas yang bagus.

Erick Thohir juga membantah Susi mengisi posisi petinggi di salah satu perusahaan BUMN.

Saat dikonfirmasi kepada Susi, ia mengaku tidak tahu menahu terkait rencana untuk menjadikannya bos BUMN.

“Tidak, tidak tidak. Yang tentang BUMN tidak dengar dan tidak tahu,” ungkap Susi seperti diberitakan Kompas.com (30/11/2019).

Peluang Susi Pudjiastuti Gantikan Ari Askhara.

Banyak sekali usaha bidang aviasi milik Susi Pudjiastuti.

Dilansir dari tribun jambi, Susi adalah pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eskportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat.

Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti.

Susi Air mempekerjakan 185 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing.

Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.

Namanya bahkan dikaitkan dengan kata “tenggelamkan” yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia.(Tribun)

BUWAS MENGUNGKAPKAN MENGAPA BULOG BISA BANGKRUT

Masalah penyaluran beras sejahtera yang sebelumnya dilakukan Perum Bulog dan dipindahkan ke Kementerian Sosial dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih menyisakan masalah.

Bulog menilai kebijakan tersebut menjadi “musibah”. Karena sebelumnya anggaran rastra sejak 2010 dikelola oleh Bulog. Sedangkan mulai tahun ini, anggaran rastra yang dikonversi menjadi BPNT dikelola Kemensos.

Masalahnya, Bulog diberi penugasan menyerap beras hasil petani dalam jumlah yang besar. Biasanya, anggaran rastra dipakai seluruhnya untuk membeli hasil serapan Bulog ke masyarakat miskin.

Namun, hal itu tak dapat lagi dilakukan. Sebab dalam penyediaan stok beras di tingkat pedagang, tak ada kewajiban untuk menyerap beras Bulog, alias swasta juga dapat menyuplai.

Alhasil uang yang sudah dipakai Bulog membeli beras petani terancam tak bisa kembali. Hal itu bahkan dinilai bisa membuat Bulog bangkrut.

“Ini kalau Bulog tidak diberikan peluang, maka Bulog akan kolaps dan nanti akan hilang karena akan dinyatakan rugi besar,” ucap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dalam Rapat Gabungan di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Berikut 3 fakta mengenai kisruh dana BPNT antara Perum Bulog vs Kemensos yang dirangkum kumparan:

1. Bulog Tanggung Bunga Utang Besar

Buwas menyebut pihaknya kini harus menyiapkan uang sebesar Rp14 miliar-Rp16 miliar per hari, atau Rp240 miliar-Rp250 miliar per bulan untuk membayar bunga pinjaman bank untuk menyerap bahan pangan hasil petani.

“Ada penugasan untuk menyerap bahan pokok, itu uangnya dari pinjaman semua. Hari ini tiap hari kami siapkan anggaran Rp14 miliar-Rp16 miliar untuk bayar bunga dan operasional, sebulan Rp240 miliar-Rp250 miliar untuk bunga saja, belum pokok pinjaman,” kata Buwas.

Saat disinggung mengenai jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar Bulog, dia mengaku tak hafal. Namun, menurut Buwas, hal tersebut memberatkan Bulog lantaran kini bantuan beras miskin (raskin) dialihkan jadi BPNT yang dananya dikelola Kemensos.

Dia mengaku meski Presiden Joko Widodo menyebut Bulog akan menjadi penyalur tetap beras untuk program BPNT, tetapi hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Buwas berharap, Kemensos dapat menunaikan perintah Jokowi.

“Tapi di lapangan sampai saat ini dari pihak ketiga masih belum ikhlas diserahkan ke Bulog. Kita terus berusaha dan bertempur,” kata Buwas.

2. Bulog Sempat Dapat Angin Segar

Saat bertemu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis (4/7), Menteri Sosial Agus Gumiwang berjanji memberikan prioritas bagi Perum Bulog sebagai penyalur beras dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70%.

“Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT,” ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Sementara di Gedung DPR pada Senin (9/9), Buwas mengaku rencana Mensos itu belum seluruhnya terealisasi. Dia menargetkan pada tahun ini dapat menyalurkan beras Bulog untuk BPNT sebanyak 700 ribu ton.

“Nah sekarang kita disuruh bersaing, tidak boleh dimonopoli Bulog. Itu kan (BPNT) program pemerintah, dan kualitas beras Bulog kita jaga betul,” katanya.

3. Anggaran Bulog Rp20,8 Triliun Pindah ke Kemensos

Pada tahun ini, Kemensos menerima Rp20,8 triliun dari APBN untuk menjalankan program BPNT. Sebelumnya, anggaran itu dialokasikan ke Bulog untuk program rastra.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sempat meminta dukungan ke DPR agar anggaran itu bisa kembali ke Bulog.

“Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT,” kata Buwas, sapaan akrabnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (20/6).

Buwas menyebut, penyimpanan stok yang besar akibat tak tersalurkan berpotensi menurunkan mutu beras dan meningkatkan biaya pengelolaan. Dia pun meminta agar pemerintah juga menerbitkan kebijakan penyaluran beras rutin untuk Bulog.

“Potensi kami rugi sangat besar bila kami tidak mendapatkan kegiatan supply. Hari ini kami mohon dukungan agar segera terealisasi. Anggota kami di lapangan mulai resah,” tegas Buwas.

Semoga tidak terjadi kiamat buat Bulog lantaran kebijakan yang seolah-olah mencabut nyawa penyangga pangan nasional itu.(Kumparan)7

BUWAS CURHAT PERNAH DITEGUR PRESIDEN GEGARA MENOLAK IMPOR BERAS

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso punya pengalaman unik yang dia ceritakan saat merayakan Hari Ulang Tahun Bulog yang ke 52. Misalnya saat dia ngotot menolak impor beras pada tahun lalu berbuah teguran dari Presiden Jokowi.

Tapi penolakan Buwas kini terbukti membuat 20.000 ton beras Bulog yang memgalami kafaluarsa sehingga terancam dibuang atau dijadikan pakan ternak. Kalau kelebihan stok beras Bulog ini tak segera dikelola, bulan-bulan berikut jumlah beras membusuk bakal bertambah berlipat-lipat.”

“Next tidak perlu impor beras. Bahkan Bulog pernah dipaksa untuk impor saya enggak mau makanya saya sedikit marah terus viral ya enggak apa-apa,” ungkap Buwas di Kantor Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (27/4).

Nyatanya, sikap Buwas menolak impor beras berbuah teguran dari Presiden Joko Widodo. Namun Buwas tetap pada pendiriannya menolak impor beras.

“Tapi niat saya baik walaupun saya ditegur Pak Presiden wajar, (tapi) kalau saya negur Presiden itu kurang ajar. Jadi mumpung jadi dirut belum apa-apa, kalau jadi Presiden enggak boleh salah,” ujarnya.

Lantas apa alasan Buwas menolak impor beras saat itu?

Buwas bersikukuh bahwa stok beras cukup hanya dengan pengadaan dalam negeri. Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani bukan membeli beras impor.

“Supaya harga diri bangsa dan negara tentang pangan ini harus terwujud termasuk teman-teman yang concern serap gabah dalam negeri. (Jadi) 2019 tidak perlu lagi impor beras,” tegasnya.

Sebagai catatan, di bulan September tahun lalu Buwas menolak mentah-mentah impor beras. Alasannya sederhana, karena gudang Bulog penuh dengan beras. Pada saat itu, stok beras yang dimiliki Bulog cukup banyak yaitu 2,6 juta ton.

Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat itu ngotot untuk tetap melakukan impor. Hingga terjadi ketegangan antara Buwas dan Enggar.

Buwas menyatakan semua gudang Bulog sudah penuh. Tapi Enggar malah tak mau tau bahkan minta beras impor disimpan di luar gudang Bulog, seperti di kantor dan teras kantor Bulog di seluruh Indonesia. Mendag menganggap itu bukan urusanya karena sudah diputuskan dalam Rakor Menko Perekonomian.

Buwas pun emosi sampai bilang,”Matamu!” Emosi Buwas muncul lantaran ia menganggap cara berpikir Mendag bukan cara berpikir negarawan.

SIAPAKAH DIRUT GARUDA SELANJUTNTA?

Baru saja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sudah muncul lagi kejutan soal perombakan direksi atau komisaris di BUMN.

Sejumlah nama dikabarkan bakal menjadi petinggi di perusahaan pelat merah. Ada nama Mantan Menkominfo Rudiantara dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditanya soal kepastian Rudiantara menjadi Dirut PLN buka suara.

“Mudah-mudahan segera dilantik,” tutur Pramono saat ditanya soal Rudiantara menjadi Dirut PLN di Gedung Sekretariat Kabinet, Komplek Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Pramono juga ditanya seputar proses TPA terhadap Rudiantara. Namun lagi-lagi Pramono kembali menjawab hal yang sama.

“Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan,” kata politikus PDI-Perjuangan itu.

Dia menambahkan, semua proses pengesahan untuk Rudiantara masuk ke PLN sudah selesai, tinggal menunggu keputusan Menteri BUMN.

“Bolanya di Menteri BUMN,” tutur Pramono.

Muncul kabar, Jonan bakal mendapat jabatan di perusahaan negara. Benarkah itu?

Infonya, Jonan bakal menjadi petinggi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Namun saat dikonfirmasi, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga belum bisa mengatakan benar atau tidaknya kabar tersebut. Tapi dia tidak membantah.

“Jonan? nanti lihat saja. Tapi kan sesuai janji kami kan bahwa bisa saja banyak, ada (mantan) menteri, mantan wamen,” kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Kementerian BUMN memang tak menutup kemungkinan bila mantan menteri dan mantan wamen berpeluang menjadi petinggi BUMN.

“Ada kemungkinan mungkin mantan wamen, mantan menteri. Kita masih cari-cari mantan-mantan menteri, mantan-mantan wamen, kita cari untuk melengkapi BUMN kita lah. Yang cocok tapi ya, kalau nggak cocok jangan dipaksakan juga,” tambahnya.(detik)

GILIRAN DPR MINTA ARI ASHKARA DIPIDANAKAN

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memidanakan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara.

“Saya minta kepada saudara Erick Thohir, di samping melakukan pemecatan juga memproses kasus ini ke meja hijau,” tegas Bamsoet di GOR Jakarta Utara, Sabtu.

Bamsoet menjelaskan, terkait dengan perilaku dan tindakan mantan Dirut Garuda, bagi perwakilan rakyat dan masyarakat di Indonesia tidak cukup dengan pemecatan, tetapi harus dituntaskan pidananya.

“Karena penyeludupan itu adalah pidana dan unsur itu tidak boleh dilepas,” kata Bamsoet.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus sepeda Brompton dan motor Harley yang ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu.

Terpisah, Polda Metro Jaya hingga Jumat (6/12) belum menangani kasus penyelundupan yang menyeret Ari Ashkara itu.

“Kasus ini masih ditangani oleh teman-teman bea cukai dari unit penindakan, kita tunggu saja nanti, kita akan koordinasi ke sana,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Ant)

JOKOWI DUKUNG ERICK THOHIR PECAT ARI ASHKARA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara sudah tepat.

“Sudah diputuskan oleh menteri BUMN. Udah itu tegas sekali,” ujarnya seusai meresmikan Tol JORR 2 ruas Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Bagi Jokowi, pemecatan tersebut memberi pesan yang sangat kuat agar perbuatan pelanggaran aturan tidak terulang. Bukan hanya di tubuh Garuda, namun semua perusahaan BUMN.

“Sudah tegas banget. Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya. Jangan main-main,” kata Jokowi lagi.

Disinggung mengenai Dirut definitif Garuda yang baru, Jokowi enggan berkomentar. Dia menyerahkan keputusan pada Erick Thohir. “Tanyakan ke Menteri BUMN. Ini ada,” kata Jokowi seraya menunjuk Erick Thohir.

Berbagai kebobrokan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di bawah kepemimpinan Ari Askhara terbongkar satu per satu menyusul terkuaknya kasus penyelundupan yang dilakukan Ari baru-baru ini.

Garuda ramai dibicarakan karena masuknya komponen Harley Davidson bekas dan dua sepeda baru Brompton ilegal. Barang mewah itu masuk melalui pesawat Airbus A330-900 milik Garuda yang baru saja tiba di Tanah Air. Barang-barang yang diduga masuk secara ilegal tersebut masih dalam penelitian oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Beberapa hari kemudian atau tepatnya kemarin (5/12/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait Harley dan sepeda Brompton. Dalam paparannya, Erick menjelaskan berdasarkan laporan dari komite audit, Harley tersebut merupakan milik Ari Askhara.

Erick mengaku sedih dengan hal ini. Erick pun mengambil keputusan yakni mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia. “Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan Direktur Utama Garuda dan tentu proses dari pada ini karena perusahaan publik ada prosedurnya,” ujar Erick. (jawapos)

BULOG TERANCAM BANGKRUT KARENA PENUGASAN PEMERINTAH

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan bahwa Bulog saat ini terus mengalami kerugian karena penugasan pemerintah. Jika tidak ada penugasan tersebut dipastikannya Bulog akan selalu mengalami keuntungan.

Dia menjelaskan, penugasan tersebut membuat Bulog rugi, karena proses pencairan dana dari pembelian beras penugasan pemerintah ke petani memakan waktu hingga enam bulan. Sedangkan Bulog membeli beras tersebut menggunakan utang dari perbankan yang memiliki bunga berjalan.

“Sebetulnya Bulog tidak rugi. Untung kalau kita bicara komersial, tapi kalau bicara penugasan karena ada beban bunga, kemudian dengan sistem yang ada, begitu menagih pembayaran ke pemerintah itu perjalanannya rada lumayan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Adapun beban utang yang dimiliki Bulog ditambah dengan bunga berjalan, saat ini mencapai Rp28 triliun. Total bunga tersebut dikatakannya belum juga bisa terbayarkan, karena pemerintah belum menetapkan secara jelas proses pencairan uang yang cepat dari adanya penugasan penyerapan beras petani dari pemerintah.

“Tidak serta merta segera terbayar. Dengan proses itu begitu, kita ajukan ke Pemerintah, kapan dibayar kita enggak tahu, bisa enam bulan, setahun cair. Nah selama belum turun ditanggung Bulog. Ini yang jadi potensi kerugian Bulog,” ujarnya.

Meski begitu, dia menegaskan, Bulog sudah mengajukan usulan kepada pemerintah mengenai mekanisme pembayaran dana pembelian beras penugasan tersebut agar langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sehingga, Bulog tidak lagi perlu mencairkan dana terlebih dahulu dari perbankan yang memiliki bunga berjalan.

“Saya sudah ajukan bila mana disetujui negara bahwa CBP itu memang menggunakan anggaran APBN atau dana pemerintah. Kalau kita beli CBP ya itu pakai uang negara berarti enggak ada bunganya kan. Bulog yang rawat dan simpan nanti salurkan sesuai perintah negara,” kata dia

BENARKAH PERUM BULOG TERANCAM BANGKRUT?

Perum Bulog sebagai lumbung pangan nasional terancam bangkrut. Ini pertanda buruk buat ketahanan pangan. Seberapa serius Pemerintah membenahi Perum Bulog?

Kementerian Keuangan mencatat Perum Bulog memiliki kinerja keuangan yang buruk. Indeks Altman Z-Score yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat nilai Bulog hanya 0,93 di bawah batas aman 1,3 sehingga diberi lampu merah sebagai indikasi mudah terguncang dan bisa berujung pada kebangkrutan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh tidak menampik temuan Kemenkeu. Ia mengatakan saat ini keuangan Bulog sangat bergantung pada penggantian biaya oleh pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Masalahnya, seringkali penggantian itu tidak tepat waktu bahkan Bulog terpaksa menanggung bunga utang dari pinjaman pengadaan yang tidak kalah besarnya.

“Bangkrut bisa iya bisa enggak. Tergantung kewajiban pemerintah kita laksanakan. Tinggal penggantian aja,” ucap Tri kepada wartawan saat ditemui di Kantor Bulog, Selasa (3/12/2019).

Tri mengatakan Bulog saat ini memiliki peran penugasan atau public service obligation (PSO). Ketika mendapat penugasan, Bulog melakukan pengadaan dengan meminjam uang yang dibanderol dengan bunga komersil. Hal ini yang, menurutnya, memengaruhi kinerja Bulog. Sebab perusahaan plat merah itu harus bisa bertahan saat menunggu penggantian dari pemerintah yang perlu proses panjang.

Salah satu contoh kasus, kata Tri, pengadaan beras Bulog bisa memakan biaya Rp11 triliun tetapi pemerintah hanya bisa menyediakan Rp3 triliun sebagai modal awal. Sisanya, harus dipenuhi dengan pinjaman. Saat ini utang Bulog, kata dia, berada di posisi Rp28 triliun.

Menurut catatan DJKN, rasio utang terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) Bulog juga cukup buruk yaitu di angka 3,19 sedikit lebih tinggi dari batas aman yaitu 3. Namun, di samping penggantian itu, ia bilang ada masalah dalam penyaluran beras Bulog.

Saat ini sekitar 80 persen beras Bulog berasal dari CBP dan 20 persen komersil. Untuk menggelontorkan CBP perlu rapat koordinasi terbatas untuk menghasilkan penugasan kepada Bulog. Alhasil ada beragam hambatan.

“Posisi utang Rp28 triliun di periode ini tapi kalau 2 juta ton CBP bisa dijual semua beres itu [utangnya],” ucap Tri.

Ketika ditanya bilamana Penyertaan Modal Negara (PMN) Bulog pernah dipakai untuk menutupi utang itu. Tri membantahnya. Ia mengatakan selama ini PMN selalu digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pengembangan usaha Bulog seperti gudang maupun fasilitas penyimpanan.

“PMN enggak boleh dipakai untuk utang. Tidak digunakan untuk memperkuat posisi kinerja keuangan,” ucap Tri.

Diberitakan sebelumnya, dua puluh ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog terpaksa dimusnahkan karena mengalami penurunan mutu atau disposal stock.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, nilai beras disposal itu mencapai Rp160 miliar dengan asumsi harga rata-rata pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram.

Perum Bulog bahkan harus utang untuk pengadaan CBP dengan total sekitar Rp28 triliun per November 2019 dengan bunga mencapai Rp10 miliar per hari.(Tirto)